Namanya danau. Namun, jangan bayangkan bahwa tempat itu seperti kolam raksasa yang terus berisi air. Pada musim hujan, ketinggian air bisa mencapai 14 meter. Akan tetapi, saat kemarau—biasanya Juli dan Agustus—”danau kebanjiran” itu berubah menjadi lahan kering yang dihiasi ratusan kolam ikan dan sejumlah sungai kecil.
Saat cuaca cerah, sekelompok burung bangau beterbangan menghiasi langit.Sesekali burung enggang dengan paruhnya yang khas itu melengkapi keelokan alam. Di sisi lain, puluhan bekantan berlompatan dari satu dahan ke dahan lainnya, menandakan kedamaian dan kemerdekaan yang tak ternilai harganya.
Itulah Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu di bagian timur Kalimantan Barat, sekitar 700 kilometer timur laut Kota Pontianak, seperti terpotret akhir Januari lalu. Kawasan konservasi yang luasnya 132.000 hektar itu terdiri atas 89.000 hektar hutan rawa tergenang dan 43.000 hektar daratan.
Sebelum ditetapkan sebagai taman nasional tahun 1999, Sentarum berstatus cagar alam (1981/1982) dan suaka margasatwa (sejak 1983). Selain memiliki keanekaragaman hayati, Sentarum juga tercatat sebagai hutan lahan basah tertua di dunia.
Taman nasional itu sebenarnya merupakan kumpulan sekitar 20 danau besar-kecil yang berada di daerah aliran sungai perhuluan Kapuas. Sebutan Sentarum sejatinya hanyalah nama salah satu sungai di kawasan tersebut.
Hingga kini Sentarum masih tercatat sebagai hutan rawa tergenang yang terluas di Indonesia dan memiliki fungsi unik, sebagai daerah tangkapan air sekaligus bendungan. Di kawasan itu diperkirakan tersimpan 16 triliun meter kubik air per tahun.
Bisa diprediksi, apa yang akan terjadi jika fungsi Sentarum terabaikan. Sebagai gambaran, Situ Gintung di Tangerang yang beberapa waktu lalu tanggulnya jebol dan memuntahkan 2 juta meter kubik air telah menghancurkan ratusan rumah dan menewaskan puluhan orang.
Kepala Seksi Semitau pada Balai TNDS Budi Suriansah mengatakan, di sekitar daerah tangkapan air Sentarum diperkirakan ada penata air alami. ”Ada pusaran air di muara Sungai Tawang yang menghubungkan Sentarum dengan Sungai Kapuas, begitu juga di sejumlah titik di bagian hulu. Karena itu, saat kemarau, air yang keluar dari danau tak seluruhnya turun ke hilir. Air tersebut sebagian akan kembali,” katanya, menjelaskan mengapa danau yang berada di ketinggian sekitar tujuh meter dari permukaan Sungai Kapuas itu bisa tergenang sekitar 10 bulan dalam setahun.
Air yang ditampung TNDS tak hanya merupakan luapan air sungai di sekitarnya, terutama Sungai Kapuas. Saat curah hujan tinggi, air dari Pegunungan Lanjak (di utara TNDS), Pegunungan Muller (timur), Dataran Tinggi Madi (selatan), dan Pegunungan Kelingkang (barat) pun akan mengalir ke sana.
Arwana merah
Di tengah keheningan hutan di Bukit Tekenang, lokasi base camp TNDS, Budi melanjutkan pembicaraan. Pada masa lalu, Sentarum dikenal juga sebagai kawasan yang kaya akan ikan arwana atau siluk merah (Scleropages formosus). Namun, kini arwana yang nilai per ekornya jutaan, bahkan puluhan juta rupiah, itu bisa dibilang hanya tersisa di kawasan Meliau.
Meski demikian, kekayaan Sentarum lainnya tetap utuh. Setidaknya saat ini masih ada tujuh jenis hutan, seperti Hutan Rapak Gelgah yang ditumbuhi tanaman setinggi 5-8 meter dan tergenang selama 8-11 bulan, Hutan Pepah (dengan tumbuhan setinggi 25-35 meter), dan Hutan Kerangas (dengan tumbuhan setinggi 20-26 meter).
Menurut inventarisasi TNDS akhir 1990-an, ada 675 jenis flora yang tergolong dalam 97 familia di taman nasional tersebut. Selain itu, ada 147 jenis mamalia dan 31 jenis reptil.
”Delapan jenis reptil yang masih menghuni TNDS merupakan hewan yang dilindungi, seperti buaya muara (Crocodylus porosus) dan buaya senyulong (Tomistoma schlegelli). Buaya katak/rabin (Crocodilus raninus) yang di Asia telah dinyatakan punah sejak 150 tahun yang lalu diperkirakan masih ada di Sentarum,” papar Budi.
Burung juga sangat beragam. Setidaknya ada 311 jenis di kawasan itu. Beberapa di antaranya adalah bangau hutan rawa (Ciconia stormi) yang tergolong langka, beluk ketupa (Ketupa ketupa), bangau tuntong (Leptoptilus avanicus), dan delapan jenis rangkong (Bucerotidae) yang dilindungi secara internasional. ”Baru-baru ini burung langka elang-ular kinabalu atau Spilornis kinabaluensis, yang biasa hanya dijumpai di Gunung Kinabalu, Sabah, Malaysia, pun berkeliaran di sekitar sini,” tutur Budi.
Ikan, meski arwana merah sudah sangat minim, jenis lainnya masih banyak terdapat di sana. Mulai dari yang ukurannya sekitar satu sentimeter, seperti ikan linut (Sundasalax cf Microps), sampai yang panjangnya dua meteran, yaitu ikan tapah (Wallago leeri), di samping beberapa jenis yang luar biasa enaknya untuk dikonsumsi, seperti toman, lais, belida, jelawat, dan patin. ”Terakhir masih tercatat 265 jenis ikan di TNDS,” kata Budi lagi.
Tak mengherankan jika keanekaragaman hayati TNDS mengundang minat puluhan, bahkan ratusan, peneliti dalam dan luar negeri. ”Bisa dikatakan, Danau Sentarum merupakan surganya peneliti,” kata Direktur Canopy Indonesia Deny Sofian, yang sebulan terakhir berada di tempat itu untuk mengabadikan alam dan kehidupan masyarakat Sentarum, senada dengan Hendrika, mahasiswa Jurusan Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Pontianak, yang sedang melakukan penelitian di lokasi yang sama.
Sayangnya, menuju lokasi itu tidaklah mudah. Dari Pontianak, butuh waktu lebih kurang 14 jam untuk perjalanan darat dan air.
Di samping itu, di dalam TNDS belum ada tempat penginapan. Padahal, kawasan tersebut sangat potensial dijadikan obyek wisata. Setidaknya, wisatawan dari Malaysia dan Singapura bisa ditarik masuk ke sana.
Semoga potensi tersebut tak diabaikan begitu saja....
Ket :
* Biru: Argumentasi, karena percaya ketinggian air bisa mencapai 14 meter.
* Orange: Penalaran, karena saat cuaca cerah, burung-burung bisa menghiasi langit.
JAKARTA, KOMPAS.com - Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal kemelut skandal Bank Century sebaiknya disampaikan setelah Sidang Paripurna DPR pada tanggal 2 Maret mendatang. Dijadwalkan, Pansus Hak Angket Kasus Bank Century akan menyampaikan rekomendasi akhir pada sidang paripurna tersebut.
"Sebaiknya pidato itu dilakukan setelah tercipta konsensus politik dari parpol di DPR," ujar pengamat politik dari Indo Barometer, Muhammad Qodari, Sabtu (27/2/2010) di Jakarta.
Dikhawatirkan, jika disampaikan sebelum sidang paripurna, pidato Presiden dapat memengaruhi rekomendasi akhir DPR sehingga menimbulkan dinamika politik baru.
Seperti diwartakan, saat membuka sidang kabinet, Kamis (25/2/2010) lalu di Kantor Presiden, Jakarta, Presiden SBY mengatakan siap menyampaikan pidato soal kasus Century. "Saya, sebagai kepala negara, tentu yang paling bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di negara ini. Di bidang pembangunan dan di bidang kehidupan yang lain. Oleh karena itu, saya akan sampaikan statement dan pidato resmi saya sehubungan dengan ini," ujarnya.
Terkait dengan keputusan akhir DPR soal kasus Century, Qodari memperkirakan akan dilakukan melalui voting atau pemungutan suara per item, mulai dari soal merger dan akuisisi hingga aliran dana. Qodary menghimbau agar voting dilakukan secara terbuka. "Voting harus dilakukan secara terbuka sehingga transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan voting akan ketahuan siapa yang musang berbulu domba, musang dan domba beneran," ujar Qodari.
CIPANAS, KOMPAS.com — Selepas menjadi Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Adhyaksa Dault (47) fokus di dunia pendidikan dan kepecintaalaman. Dunia politik untuk sementara ditinggalkan, walau ada tawaran jadi petinggi sebuah partai. Adhyaksa lebih memilih jadi Ketua Umum Vanaprastha, kelompok pecinta alam yang membina generasi muda untuk cinta alam dan tanah air.
"Saya bangga menjadi Ketua Umum Vanaprastha dibanding pemimpin sebuah partai. Lingkungan kita sekarang dalam kondisi memprihatinkan. Degradasi dan deforestasi hutan mencapai 2 juta hektar per tahun. Tutupan hutan terus berkurang," tandasnya seusai dilantik menjadi Ketua Umum Vanaprastha periode 2010-2013 di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Cipanas, Sabtu (27/2/2010).
Ia melukiskan, sebagai contoh, hutan di Jawa tutupannya 10 juta hektar pada tahun 1800-an, tahun 1989 tinggal 1 juta hektar. Tahun 2005 terus, tutupan menyusut sehingga kini tersisa tutupan hutan 0,4 juta hektar. "Karena itu," lanjutnya, "Saya tidak berpolitik dulu. Saya ingin serius dalam masalah lingkungan, dengan menumbuhkan kesadaran cinta alam dan cinta tanah air di kalangan generasi muda," ungkapnya.
Tahun 2010, pihaknya berencana menggelar Geladian Cinta Alam tingkat nasional, yang sejak satu dasawarsa terakhir tak pernah ada. "Kami ingin menanamkan dan membangkitkan kesadaran bahwa satu pohon memberi kehidupan kepada dua orang, dengan menghasilkan 2.500 galon air per tahun," ujarnya.
Adhyaksa yang tercatat sebagai anggota Wanadri 019 sudah mencintai kegiatan kepecintaalaman sejak SMA pada tahun 1980-an. Karena itu, kembalinya Adhyaksa yang kini menjadi staf pengajar pada program doktoral (S3) di Universitas Diponegero, Jawa Tengah, disambut gembira kalangan pecinta alam, penjelajah rimba, pendaki gunung, pengarung arus deras, dan sebagainya.
"Saya akan total berbuat untuk Vanaprastha," tegasnya seusai meletakkan batu pertama pembangunan Basecamp Vanaprastha di ketinggian 1.625 mdpl di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota panitia khusus hak angket perkara Bank Century Akbar Faisal menyatakan pemerintah memperlihatkan kepanikan secara terbuka, sehingga melakukan segala cara untuk menutupinya.
"Persoalannya, kepanikan itu diperlihatkan secara terbuka," kata anggota panitia khusus dari Fraksi Hanura itu saat diskusi Memprediksi rekomendasi akhir Pansus di Rumah Perubahan, Jakarta, Minggu (28/2/2010).
Lebih lanjut, Akbar menjelaskan, karena panik, maka segala cara dilakukan pemerintah. Ia mencontohkan, dari lobi hingga pemunculan berbagai kasus dilakukan pemerintah.
Akbar menjelaskan, tiba-tiba muncul isu reshufle, reposisi koalisi, pajak dan sebagainya. "Ini membuat kita bingung. Padahal, Pansus sudah terbuka sejak awal dan data serta fakta sudah terbuka," kata Akbar.
Akbar menjelaskan bahwa DPR melaksanakan fungsi kontrol dan DPR bukan mitra pemerintah. Akbar menyoroti staf khusus presiden bidang Lingkungan Hidup Andi Arief, yang giat melobi partai.
"Andi Arief itu urusannya bencana. Seharusnya, dia di Ciwidey. Kenapa malah melakukan lobi politik. Ini kebablasan," kata Akbar.
Menurut Akbar, yang dilakukan Pansus merupakan hal biasa, yang diatur dalam konstitusi. Selain itu, tambahnya, Pansus sebenarnya menindak lanjuti pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menginginkan perkara Bank Century dibuka sejelas-jelasnya.
"Kami melakukan yang diminta presiden, buka sejelas-jelasnya. Ketika dibuka, kenapa pemerintah jadi takut?" kata Akbar.
Diskusi tersebut juga menghadirkan anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, pengamat ekonomi Ekonid Hendri Saparini, pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin, tokoh Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi.
JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai komponen masyarakat yang terdiri dari elemen buruh, tani, pedagang kaki lima, pemuda, dan mahasiswa berencana melakukan aksi besar-besaran mengepung Gedung DPR RI pada 2 Maret 2010 mendatang tepat pada Rapat Paripurna DPR terkait penanganan kasus Bank Century oleh Pansus Hak Angket.
Aksi pengepungan ini dilakukan setidaknya oleh 12 kelompok massa dan organisasi sektoral, antara lain dari Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Dewan Tani Indonesia (DTI), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), dan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SRMI).
Bambang Wiroyoso dari SPN menjelaskan, aksi unjuk rasa ini merupakan sebuah kesepakatan atas solidaritas berbagai komponen masyarakat yang selama ini tertindas dengan kebijakan-kebijakan berbau neoliberal, termasuk kasus mutakhir menyangkut Bank Century.
"Kami sepakat menyatukan pikiran dan perjuangan bersama seluruh elemen masyarakat lainnya, untuk melawan kebijakan neoliberal, perdagangan bebas ACFTA, khususnya juga mengungkap skandal Century," kata Bambang Wiroyoso kepada wartawan dalam konferensi persnya di Jakarta, Minggu (28/2/2010).
Menurut rencana setidaknya aksi unjuk rasa ini akan diikuti oleh sekitar 50 ribu massa gabungan yang datang dari berbagai daerah. Dari angka tersebut, 40 ribu di antaranya berasal dari kalangan buruh, sementara 10 ribu lagi dari kelompok tani, pemuda, mahasiswa, dan pedagang kaki lima.
Ferry Juliantono dari DTI menjelaskan, kebanyakan massa akan bergerak dari daerah-daerah di Jabodetabek dengan kendaraan pribadi, terutama motor, dan berjalan kaki. "Karena ada hambatan, bahwa ada info dari pihak-pihak polisi akan menghambat massa yang menggunakan kendaraan berupa bus," ujarnya.
Terkait tuntutan massa, Masinton dari GIB mengatakan, berbagai elemen ini telah sepakat untuk mendesak DPR dan Pansus Hak Angket Century segera mengungkap kasus bail out Century sejelas-jelasnya.
Mereka meminta DPR agar transparan dalam penanganan kasus ini. Bila memang ada pihak yang terbukti bersalah, ujarnya, harus segera diadili. "Kami siap mendukung dan mengawal Pansus dan DPR, sepanjang apa yang menjadi keputusannya berpihak kepada kepentingan rakyat dan memuaskan semua elemen masyarakat," katanya.
Meski mengerahkan massa dengan jumlah yang sangat besar, seluruh unsur perwakilan elemen tersebut menjanjikan aksi tetap akan berlaku tertib, aman, dan damai. Disinggung apakah aksi ini akan berpotensi konflik bila keputusan Paripurna DPR tak sesuai harapan massa, Masinton mengatakan tidak akan berbuat anarkis.
"Akan tetapi jika memang tidak berpihak pada rakyat maka itu sudah cukuplah untuk menghilangkan kepercayaan kami kepada parlemen dan pemerintah. Kami akan tetap berjuang dengan cara-cara kami," pungkasnya.
Hendry Saparini: Kinerja Boediono dan Sri Mulyani Kinclong?
Minggu, 28 Februari 2010 | 22:08 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom dari Ekonit, Hendry Saparini, mengajak masyarakat menilai dengan jujur apakah rekam jejak kinerja Wapres dan Menkeu Sri Mulyani benar-benar berkilau, sebagaimana yang didengung-dengungkan sebagai orang yang bersih dan reformis.
"Marilah kita menilai dengan jujur. Apakah rekam jejak kinerja Boediono dan Sri Mulyani memang benar-benar kinclong atau sebaliknya," kata Hendry Saparini dalam diskusi Memprediksi rekomendasi akhir pansus di Rumah Perubahan Jakarta, Minggu (28/2/2010).
Menurut Hendry, pada detik-detik terakhir mejelang paripurna DPR soal kasus Bank Century (BC), selain dilakukan lobi-lobi politik juga ada upaya membalikkan kesimpulan pansus yang menyalahkan kebijakan bailout BC dengan menyederhanakan alasan bahwa ada kelompok yang ingin melengserkan Boediono-Sri Mulyani.
Sementara, figur Boediono dan Sri Mulyano digambarkan sebagai sosok yang bersih, yang ingin mereformasi birokrasi dan mengelola ekonomi dengan baik.
Imagi bersih dan reformis tersebut, ujar Hendry, telah didegung-degungkan dan digunakan untuk memporak-porandakan temuan Pansus dalam kasus BC.
Pansus, katanya, berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada telah mengindikasikan Boediono dan Sri Mulyani melakukan pelanggaran hukum dan kebijakan untuk memuluskan kebijakan bailout Bank Century.
"Mungkin benar keduanya (Boediono-Sri Mulyani) tidak menerima uang, tetapi sangat mungkin akan mendapatkan keuntungan non-finansial dari kebijakannya tersebut," kata Hendry dengan nada tinggi.
Menurut Hendry, cerita yang terus diulang-ulang yang menyatakan Boediono dan Sri Mulyani adalah sosok yang bersih dan reformis merupakan senjata pamungkas dari pemerintah untuk bisa bertahan.
Hal itu juga sebagai upaya kelompok pendukung Boediono-Sri Mulyani untuk mempertahankan paradigma.
"Yang menjadi pertanyaan sekarang, benarkah Boediono dan Sri Mulyani kinerjanya sangat luar biasa sehingga pelanggaran dalam kebijakan publik harus dimaklumi," kata Hendry.
Menurut Hendry, saat Boediono menjadi Gubernur Bank Indonesia telah ikut menelorkan kebijakan BLBI yang merugikan anggaran negara paling tidak selama 30 tahun.
Sementara saat menjadi Menkeu, Boediono telah membiarkan terjadinya privatisasi dan mengeluarkan kebijakan release and discharge, yang merugikan negara.
"Saat menjadi Menko Perekonomian, kebijakan yang diambil Boediono telah mengabaikan sektor riil," kata Hendry.
Sementara kinerja Menkeu Sri Mulyani, menurut Hendry, sebelum kesalahan kebijakan dalam kasus Bank Century terbuka, tidak sekinclong imagi yang diciptakan.
"Tugas utama Sri Mulyani sebagai Menkeu adalah mengelola APBN. Apa yang terjadi selama lima tahun APBN naik hampir tiga kali lipat, tetapi kesejahteraan masyarakat tidak juga meningkat," kata Hendry.
Sementara, pengelolaan belanja APBN masih sangat lemah sehingga realisasinya menumpuk di belakang, sehingga mengurangi kemampuan stimulusnya.
"Kelemahan ini akhirnya menghasilkan SILPA yang besar. Di sisi lain selama Sri Mulyani menjadi Menkeu APBN semakin dibiayai dengan high cost debt," kata Hendry.
Hendry menjelaskan SBN bruto yang pada tahun 2004 hanya sebesar Rp 32 triliun, terus meningkat dan tahun ini hampir mencapai Rp 180 triliun.
"Dengan rekam jejak seperti itu, apakah pantas kinerja Boediono dan Sri Mulyani dibilang sukses dan kinclong," ujarnya.
"Dengan track record di atas, apakah layak untuk dikatakan bahwa Boediono dan Sri Mulyani telah berhasil mengelola ekonomi Indonesia dengan baik," kata Hendry.
